PERAN PEMERINTAH TERHADAP PROTEKSI HAK – HAK KONSUMEN DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH

Ika, Atikah (2018) PERAN PEMERINTAH TERHADAP PROTEKSI HAK – HAK KONSUMEN DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH. PROSIDING SEMINAR NASIONAL PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH.

Text 1. PERAN PEMERINTAH TERHADAP PROTEKSI HAK – HAK KONSUMEN.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (251kB)

Abstract

Minat masyarakat Indonesia sebagai konsumen dalam transaksi ekonomi syariah telah memberikan kontribusi kepada negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Kehadiran lembaga keuangan syariah di Indonesia, tidak terlepas adanya hukum dalam masyarakat di antaranya untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan–kepentingan yang dapat bertentangan satu sama lain dengan dibuatkannya peraturan hukum terhadap proteksi bagi masyarakat yang merupakan sebagian besar konsumen ekonomi syariah. Satjipto Rahardjo menyatakan hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya yang disebut sebagai hak, artinya hak hanya dapat diberikan oleh hukum kepada seseorang guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Hubungan hukum antara konsumen sebagai nasabah penyimpan dana dan lembaga keuangan syariah didasarkan atas suatu perjanjian. Sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum. Tidak dapat disangkal tentu ada political will dari pemerintah untuk melindungi kepentingan konsumen sebagai nasabah dalam transaksi ekonomi syariah, terutama nasabah penyimpanan dana. Tak dapat dipungkiri, konsumen seringkali menjadi korban pelaku usaha yang kepentigannya sendiri tanpa memperhatikan hak–hak konsumen sebagai nasabah ekonomi syariah. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas tentang bagaimana peran pemerintah terhadap proteksi atas hak–hak konsumen transaksi ekonomi syariah.

Actions (login required)

View Item