HARMONISASI DAN SINKRONISASI MAHKAMAH AGUNG DENGAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Abdul, Aziz Nasihuddin (2017) HARMONISASI DAN SINKRONISASI MAHKAMAH AGUNG DENGAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. PROSIDING: SINERGITAS MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN EXCELLENT COURT.

	Text (Cover, Editorial Team, Daftar Isi) 0. Cover, Editorial Team, Daftar Isi.pdf Download (265kB)
	Text (Full Paper) 16. Full Paper - ABDUL AZIZ NASIHUDDIN.pdf Download (186kB)

Abstract

Konsepsi trias politika dewasa ini semakin ditinggalkan di banyak negara. Perkembangan masyarakat, baik secara ekonomi, politik dan sosial budaya, serta pengaruh globalisme dan lokalisme menghendaki struktur organisasi negara lebih responsif terhadap tuntutan mereka serta lebih efektif dan efesien dalam melakukan pelayanan publik dan mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan tersebut berpengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk-bentuk dan fungsi-fungsi lembaga negara. Bermunculanlah kemudian lembaga-lembaga negara sebagai bentuk eksperimentasi kelembagaan ( institutional experimentation ) yang dapat berupa dewan ( council ), komisi (commission ), komite ( commite ), badan ( board ), atau otorita (authority ).

Actions (login required)

View Item