PERAN BADAN NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN (BNPP) DALAM PENGELOLAAN PERBATASAN DARAT ANTARA INDONESIA DAN PAPUA NUGINI

Dewa, Gede Sudika Mangku (2017) PERAN BADAN NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN (BNPP) DALAM PENGELOLAAN PERBATASAN DARAT ANTARA INDONESIA DAN PAPUA NUGINI. PROSIDING: SINERGITAS MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN EXCELLENT COURT.

	Text (Cover, Editorial Team, Daftar Isi) 0. Cover, Editorial Team, Daftar Isi.pdf Download (265kB)
	Text (Full Paper) 13. Full Paper - DEWA GEDE SUDIKA MANGKU.pdf Download (234kB)

Abstract

Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor No 12 Tahun 2010. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No 12 Tahun 2010 BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Indonesia memiliki perbatasan dengan beberapa negara baik diperbatasan darat dan laut, dimana perbatasan darat antara Indonesia dan Papua Nugini masih menyimpan persoalan yang perlu dicarikan jalan solusinya. Metode pendekatan normatif dan data sekunder digunakan dalam melakukan analisis untuk menjawab permasalahan tentang Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Papua Nugini. Hasil analisis menunjukkan bahwa sejak didirikannya BNPP dari tahun 2010 hingga saat ini, BNPP belum maksimal di dalam melakukan pengelolaan perbatasan khususnya perbatasan darat antara Indonesia dan Papua Nugini. Hal ini disebabkan karena multikompleksnya persoalan yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Di perbatasan kedua negara masih menyisakan berbagai problem yang hingga saat ini masih belum terselesaikan dan diperlukan pendekatan negosiasi dengan mengedepankan cara-cara damai di dalam menyelesaikan sengketa yang tengah sedang terjadi.

Actions (login required)

View Item