PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA

Emy, Rosna Wati (2017) PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA. PROSIDING: SINERGITAS MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN EXCELLENT COURT.

	Text (Cover, Editorial Team, Daftar Isi) 0. Cover, Editorial Team, Daftar Isi.pdf Download (265kB)
	Text (Full Paper) 5. Full Paper - EMY ROSNA WATI.pdf Download (239kB)

Abstract

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara secara konstitusi diatur dalam pasal 24 B perubahan ketiga Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001. Dari pasal tersebut komisi yudisial dibentuk dengan kewenangan mengusulkan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan serta menjaga martabat hakim yang selanjutnya diimplementasikan dalam undang – undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang – Undang nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Untuk menjalankan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan serta menjaga kehormatan hakim maka Ketua Komisi Yudisial menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama – sama dengan Ketua Mahkamah Agung serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Tugas tersebut begitu mulia. Namun dalam praktek masih banyak hakim yang melanggar kode etik tersebut sehingga peran Komisi Yudisial belum efektif. Karena Komisi Yudisial hanya mempunyai wewenang memberikan rekomendasi atas sanksi yang dijatuhkan kepada Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Hakim apabila ditemukan hakim melakukan pelanggaran kode etik. Demikian juga apabila hakim melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Actions (login required)

View Item